Persamaan dan Perbedaan Koperasi tingkat Desa dengan Koperasi tingkat Kota

Persamaan dan Perbedaan Koperasi tingkat Desa dengan Koperasi tingkat Kota

Persamaan dan Perbedaan Koperasi pada Tingkat Kelurahan dan Kabupaten atau Kota.

Desa Gempolsewu , Kecamatan Rowosari , Kabupaten Kendal. Desa Gempolsewu berada di Kecamatan Rowosari yang berjarak ± 55 km arah barat dari kota Semarang, dan berbatasan langsung dengan laut jawa di sebelah utara, pada desa ini mempunyai Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Tawang, yang merupakan Pelabuhan Perikanan bertipe C atau pelabuhan perikanan yang dipunyai daerah tingkat II. Dengan keberadaan PPI Tawang di desa tersebut, maka menjadikan sebagian besar penduduknya berusaha dibidang perikanan atau sebagai nelayan dengan komposisi 4.083 orang (68,78%), buruh tani 722 orang

(12.16%), buruh industri dan bangunan 482 orang (8.12 %), petani 441 orang (7.43 %), dan sebagai pengusaha 210 orang (3.54 %).

Jika terjadi hujan, maka desa tersebut tidak pernah terlepas dari banjir, yang

disebabkan oleh karena genangan luapan

air dari sungai Kalikuto yang mencapai

ketinggian ± 1 meter.

Dari dukungan Sektor ekonomi terhadap w

ilayah , terdiri atas kontribusi sector

ekonomi terhadap PDRB (Produk Domestik

Regional Bruto),factor pendukung wilayah

dan factor dukungan pemerintah daerah.

Pada kontribusi sector ekonomi terhadap PDRB, sector industri pengolahan

memberikan kontribusi relative share yang tinggi

dibandingkan sektor lain yaitu sebesar

42.58 % terhadap PDRB Kabupaten Kendal disusu

l, sektor pertanian rata-rata 24.7 %

dengan sub sektor bahan makanan, perkebuna

na, peternakan, kehutanan dan pertanian,

namun untuk subsektor perikanan hanya

memberikan kontribusi 1, 99 % pada tahun

1999, padahal subsektor ini menyimpan potensi

yang sangat besar mengingat keberadaan

fasilitas Pusat Pendaratan Ikan.

Faktor pendukung wilayah, untuk

infrastruktur sarana dan prasarana

perikanan dari segi kepemilikannya sebagian besar berusaha dengan menggunakan motor

tempel, padahal apabila digunakan untuk menangkap ikan di perairan hanya akan

mempunyai jangkauan yang terbatas, seda

ngkan untuk unit-unit penangkapan ikan

mempunyai fishing base namun berukuran relative kecil sehingga hanya memungkinkan

beroperasi di wilayah perairan pantai dengan waktu melaut hanya satu hari, pada

infrastruktur pertanian

yang mendukung usaha tani masyarakat desa tersebut adalah

adanya saluran irigasi teknis bagi areal pesawahan seluas 88.44 hektar (18.69 %), pada

infrastruktur pendidikan dan kesehatan

yaitu terdapatnya 6 unit SD swasta dan 1 unit

SLTP swasta namun tidak mempunyai SLTA

, disamping itu untuk tingkat pendidikan

desa Gempolsewu sebagian besar ta

mat SMP yaitu sebanyak 3.946 penduduk (40.71 %)

sedangkan untuk tamatan SD sebanyak

2.801 penduduk (28.89 %) dan SLTA sebanyak

631 penduduk (6.51%)

Faktor dukungan dari pemerintah daerah sangat kurang sekali, hal ini dapat dilihat

sampai dengan saat ini belum adanya program-program yang memberdayakan

masyarakat nelayan yang bergerak dibidang

perikanan, berbeda dengan bidang pertanian

yaitu adanya Bimas, Inmas,Insus, KUT dan

lain-lain, program yang hadir hanya Tempat

Pelelangan Ikan (TPI) dan terakhir adanya

program Protekan ( Program peningkatan

Ekspor Perikanan) pada tahun 2003.

Kondisi social masyarakat desa Gem

polsewu yang tergolong prasejahtera sangat

mendominasi yaitu sebanyak 1.395 keluarga at

au 52.60 % kemudian keluarga sejahtera

II/III sebanyak 907 keluarga atau 34.20 % dan keluarga sejahtera I sebanyak 350

keluarga atau 13.20 %, sedangkan dari sisi

kepemilikan rumahnya sebagian besar

tergolong tidak permanent atau masih dalam bentuk papan yaitu sebanyak 1.396 rumah

atau 55.86 %, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Gempolsewu tidak mampu

membeli rumah yang permanent dan semi permanent dengan demikian tergolong miskin.

Kelembagaan, satu-satunya lembaga dan fasilitas yang dimiliki nelayan desa

Gempolsewu adalah adanya Tempat pelelangan Ikan (TPI) Tawang, dan untuk setiap

nelayan yang masuk de desa tersebut di

wajibkan menjual hasil tangkapannya di TPI

Tawang.

6. Desa Bangunjiwo , Kecamatan Kasihan , Kabupaten Bantul.

Desa Bangunjiwo memiliki luas wilayah 15.43 km2, dengan jumlah penduduk

sebesar 19.185 jiwa sehingga kepadatan penduduknya sebesar 1.243 penduduk/km2.

Luas wilayah tersebut sebesar 1.077,78 hekt

ar (66.80 %)diperuntukan bagi permukiman

dan perumahan penduduk sedangkan sisanya

untuk sawah sebesar 322 hektar (19.96 %)

dan untuk jalan sebesar 95.84 hektar (5.94 %),

sedangkan dari sisi mata pencahariannya,

maka 88,29 % merupakan perajin gerabah da

n keramik sedangkan mata pencaharian

yang lain prosentasenya tidak mencapai 10 %,

hal ini terjadi karena tanah yang ada di

desa tersebut sangat mendukung terhadap usaha pembuata gerabah dan keramik.

Dari dukungan Sektor ekonomi terhadap wilayah , terdiri atas kontribusi sector

ekonomi terhadap PDRB (Produk Domestik

Regional Bruto),factor pendukung wilayah

dan factor dukungan pemerintah daerah.

Pada kontribusi sector ekonomi terhad

ap PDRB, sector pertanian masih

mempunyai kontribusi yang paling besar terhadap kegiatan perekonomian Kabupaten

Bantul yaitu 24 % terhadap PDRB setiap

tahunnya bahan pada tahun 1999 kontribusinya

mengalami peningkatan sebesar 29.22 %, kem

udian sektor industri pengolahan 17.53 %

dan sektor perdagangan sebesar 15.41 %.

Faktor pendukung wilayah,

potensi dukuh kasongan sebagai desa wisata

yaitu

suatu bentuk desa atau kawasan yang dike

mbangkan sebagai suatu obyek wisata atau

daerah tujuan wisata dengan memanfaatkan

potensi keberadaan pusat/sentra industri

lokal sebagai daya tarik utama yang akan dita

warkan kepada wisatawan. Besarnya jumlah

unit usaha kerajinan yang ada di desa tersebut dengan lokasi kegiatan meliputi beberapa

dusun sehingga membentuk suatu kawasan se

ntra industri kerajinan gerabah atau

keramik,

sarana perumahan

bagi penduduk desa tersebut 83.7 % atau sekitar 3.803 unit

merupakan rumah permanent, hal ini membuk

tikan bahwa sebagian besar masyarakat

desa Bangunjiwo dilihat dari sisi perumaha

nnya berada pada kondisi mampu dan sudah

berada diatas garis kemiskinan,

prasarana pendidikan dan kesehatan

di desa

Bangunjiwo adalah 10 unit TK, 11 unit SD, 2 un

it SLTP dan 1 unit SLB, adapun apabila

dilhat dari sisi tingkat pendidikannya, pe

nduduk desa Bangunjiwo sebagian besar taman

SLTP dan SLTA yaitu 44,8 % dan 22, 2 %,

sarana angkutan, perhubungan dan jalan

prosentase terbesar adalah sepeda sebagai

alat transportasinya yaitu sejumlah 3.998 atau

64.77 %, sedangkan alat komunikasi seperti

Kantor pos dan saluran telepon sebagai

sarana perhubungan juga telah memasuki wilayah desa Bangunjiwo.

Faktor dukungnan pemerintah setempat, yaitu telah berperan sejak tahun 1979

dengan didirikannya UPT (Unit Pelaksana Te

knis) sebagai kepanjangan tangan dari

Departemen Perindustrian dalam pembinaan pengembangan industi kecil.

Kondisi social masyarakat terlihat

cukup mapan, sehingga prosentase keluarga

miskinnya relative kecil.

Kondisi ekonomi, telah dikemukakan

diatas bahwa prosentase penduduk yang

bekerjan dibidang pertanian mencapai 39.84 %,

akan tetapi di desa Bangunjiwo jumlah

penduduk yang berprofesi sebagai pengra

jin mencapai 88,3 %, penghasilan yang

diperoleh pemilih gerabah dari penjualannya

berkisar antara Rp. 1,5 juta sampai Rp. 10

juta/bulan atau rata-rat per bulan laba bersih sebesar Rp. 3,35 juta. Beberapa pemilih

gerabah yang sudah maju biasanya mempeker

jakan beberapa tenaga sebagai tukang dan

designer. Tukang dalam bekerjanya mengguna

kan system borongan dengan memperoleh

bayaran Rp. 50 ribu – Rp. 100 ribu sekali borongan, sedangkan designer dalam setiap

bulannya memperoleh bayaran antara Rp. 500 ribu – Rp. 1 juta, bila dilihat bayaran

sebagai tukang tidak begitu besar bahkan kurang dari standar garis kemiskinan untuk

Daerah Yogyakarta yaitu Rp. 76.773/kapita/

bulan. Sehingga dapat dikatakan bahwa

pekerja tukang sangat rentan terhadap kemisk

inan bila tidak ada pekerjaan sampingan

untuk menambah penghasilannya.

Kelembagaan, Peran UPT sangat besar sekali bagi perkembangan kerajinan

gerabah, terutama ditujukan dalam membina kelompok pengrajin gerabah dalam

meningkatkan mutu dan kualitas dari kerajinan gerabah, disamping kelembagaan

ekonomi, juga kelembagaan social berk

embang pula di desa tersebut. Lembaga

Mausyawarah Desa atau yang sekarang berg

anti nama menjadi Badan Perwakilan Desa

(BPD) perannya belum terlihat.

Analisis Data

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai ciri ,karakterisitik , potensi dari

keragaman sumber daya dari masing – masing

desa , maka terdapat perbedaan potensi

dan ciri dari masing – amsing desa cont

1. Namun ada ciri yang khas dari masing –

masing desa tersebut adalah komoditas yang dihasilkan.

Dari kriteria tersebut , dapat diidentifik

asikan beberapa ciri dari masing – amsing

tipologi desa , yakni tingkat kemi

sikinan , struktur matapencarian , sarana dan prasarana ,

sumber daya manusia , kepemilikan asset lahan , dan kelembagaan.

Tingkat Kemiskinan

. Rata – rata tingkat kemiskinan pada keluarga petani pada

masing – masing desa relative tinggi kecuali

Desa Kertawangi dengan spesifikasi desa

peternakan sapi perah dan Desa bangunjiwo dengan spesifikasi desa jasa dan

perdagangan. Pada Desa Kertawangi kondisi

ini dimungkinkan karena bila dihitung nilai

ekonomis dari ternak sapi perah , satu ekor te

rnak siap perah dapat dijual seharga 8 juta

perekor. Disamping itu , produksi susu yang di

hasilkan mampu memberikan nilai tambah

pendapatan bagi keluarga petani. Namun kondisi ini sangat rentan dengan ilkim dan

lahan karena peternakan sapi perah sanga

t berhubungan erat dengan dengan kedua faktor

tersebut. Pada Desa Bangunjiwo , yang mer

upakan desa dengan penghasilan keramik dan

gerabah yang hasilnya dipasarkan ke pasar domestic maupun kepasar ekspor dengan

tujuan negara ekspor antara lain : Amerika , Australia , Belgia , Belanda , Jepang ,

Perancis , Saudi Arabia , Selandia Baru

, dan Singapura. Dengan telah merambahnya

pemasaran keramik dan gerabah tersebut ,

pendapatan dari para pengrajin , pengusaha

maupun pekerja akan semakin baik dan meningkat.

Struktur Matapencarian

. Matapencarian utama dari masing – masing desa

tersebut disesuaikan dengan komoditas yang diusahakan kebanyakan masyarakat desa.

Biasanya matapencarian ini telah menjad

i turun temurun sebagi sumber penghidupan

petani. Namun adakalanya matapencarian

tersebut hanya sebagai matapencarian

alternative bila sumber daya sudah tidak memb

erikan nilai tambah bagi petani , seperti

pada Desa Sukasirna. Walaupun mereka me

nggarap lahan milik ataupun sewa , karena

penghasilan dari lading atau sawah hany

dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup sehari –

hari saja. Di samping itu , hamper seluruh desa contoh penduduknya mempunyai

matapencarian alternative sebagai penunjang

kehidupan mereka , akan tetapi kondisi ini

tidak dijumpai pada Desa Gempolsewu de

ngan spesifikasi desa nelayan , dan desa

Bangunjiwo dengan spesifikasi desa jasa da

n perdagangan. Pada Desa Gempolsewu

ketiadaan matapencarian alternative lebih banyak disebabkan karena ketiadaan

kemampuan dan keterampilan untuk berusaha

selain untuk menangkap ikan , dan pada

Desa Bangunjiwo , penduduk dengan matapencarian sebagai pengrajin gerabah tidak

mempunyai alternative matapencarian karena bekerja sebagai pengrajin gerabah dan

keramik lebih banyak menyita waktu , sehingga

tidak ada kesempatan untuk berusaha di

sector yang lain , juga mereka merasa te

lah cukup penghasilannya dari usaha kerajinan

keramik dan gerabah tersebut.

Kepemilikan Aset Lahan

. Kepemilikan lahan rata – rata untuk desa – desa yang

ada di Pulau Jawa kurang dari 0,5 Ha. Hal in

i disebabkan lahan – lahan di Pulau Jawa

mulai mengalami perubahan fungsi lahan , yaitu dari lahan pertanian menjadi perumahan

, industri atau yang lainnya. Hal tersebut

bisa disebabkan tingkat produksi dari lahan

semakin berkurang dan tentunya pendapatan

petanipun akan menurun juga dari hasil

pengelolaan lahan. Berbeda dengan dari lu

ar Pulau Jawa contohnya Desa Sipatuo ,

kemilikan lahan dari petani rata – rata di

atas 0,5 Ha. Hal ini sangat wajar karena daerah

– daerah di Pulau Jawa lahannya relative ma

sih luas dan perubahan fungsi lahan masih

belum terlalu tinggi sehingga mereka me

reka dapat memaksimalkan lahannya untuk

produksi komoditas yang mereka hasilkan.

Sumberdaya Manusia

. Sebagian besar penduduk dari desa contoh memiliki

tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya ti

ngkat pendidikan ini akan berpengaruh

pada rendahnya kecepatan penyerapan a

dopsi teknologi , kemampuan untuk menggali

informasi dan rendahnya daya kreatifitas dan

inovasi. Kondisi ini bisa mempengaruhi

perkembangan pertanian maupun perikanan khus

usnya pada proses perubahan dari

system tradisional ke system yang lebih modern.

Sarana dan Prasarana

. Rata – rata infrastruktur jalan desa di desa contoh relative

baik dan dapat dilalui oleh kendaraan um

um , seperti angkurtan pedesaan , ojek.

Demikian juga dengan alat transportasi dan

komunikasi telah dapat diakses oleh desa –

desa contoh , seperti telepon , wartel dan

kantor pos. namun infrastruktur ekonomi ,

seperti pasar dan perbankan tidak dipunyai oleh seluruh desa contoh.

Kesimpulan dan rekomendasi

Dari hasil pengkajian pembangunan desa

– desa untuk mengatasi kemiskinan

yang menampilkan enam tipologi desa ( pesawahan , perkebunan , peternakan , ladang ,

perikanan dan jasa , serta perdagangan ) dan

keberagaman daerah kajian yaitu Pulau Jawa

( Jawa Barat , Jawa Tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta ) dan luar Jawa ( Sulawesi

Selatan ) ada beberapa hal yang dapat menjad

ikan suatu kesimpulan sementara anatara

lain:

1. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di

desa contoh, sedikit banyak terkait dan

dipengaruhi oleh jenis tipologi desan di

mana desa tersebut mempunyai sumber

matapencarian tertentu, seperti pada de

sa nelayan dengan hasil ikan yang cepat

membusuk dan harus cepat dijual, sengat rentan terhadap kemiskinan dengan

tingkat kemisikinan tinggi, demikian juga esa dengan perladangan. Tingkat

kemiskinan tersebut juga dipengaruhi

oleh ada atau tidaknya matapencarian

alternative, dengan adanya sumber matapencarian alternative pengahsilan jika

penghasilan utamanya mengalami penyusutan.

2. Paling tidak pada desa-desa percontohan,

sarana prasarana terpenuhi dan memadai

seperti jalan, pasar, maupun sarana yang la

in, akan tetapi “ kelengkaapan“ sarana

dan prasarana tersebut belum cukup untuk dapat menggerakkan keberagaman

kegiatan perekonomian masyarakat desa,

yang pada akhirnya akan meningkatkan

kesejahteraan masyarkat.

3. Disamping itu, dibalik terpenuhinya fasilitas tersebut masih belum mampu untuk

menjadi suatu stimulus untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, yang

selanjutnya dapat menjadi usaha untuk

dapat menanggulangi kemiskinan yang

selam ini dialami oleh wilayah pedesaan

4. Penguasaan lahan untuk desa-desa yang berlokasi di pulau Jawa umumnya kurang

dari 0,5 Ha dan di desa di luar Jawa lebi

h dari 0,5 Ha , hal ini terkait dengan masih

luasnya tanah yang ada di luar pulau ja

1. Kepemilikan lahan ini paling tidak

mempunyai peran untuk mengusahakan penduduk sebagai sarana untuk mencari

alternative sumber matapencarian utamanya :

Maka perlu adanya suatu rekomendasi

dalam upaya untuk dapat meningkatkan

kesejahteraan masuarakat dan peningkata

n pembangunan ekonomi pedesaan dimasa

mendatang yang lebih menitikberatkan pada :

1. Peningkatan kemampuan sumberdaya ma

nusia, peningkatan ini menjadi sesuatu

yang penting karena dengan meningkatnya kemampuan sumberdaya manusia yaitu

peningkatan jenjang pendidikan penduduk ak

an berpengaruh pada kecepatan

penyerapan adopsi teknologi, kemampuan untuk menggali informasi dan daya

kreatifitas dan inovasi. Dengan peningkata

n kemampuan tersebut akan lebih

meningkatkan pendapatan masyarakat, yang

ada pada akhirnya akan meningkatkan

kesejahteraannya dan dapat mengentaskan dari garis kemiskinan.

2. Adanya penciptaan dan pengembangan lembaga ekonomi yang sudah ada, lembaga

ekonomi ini seperti keberadaan koperasi,

unit pelaksana teknis (UPT), tempat

pelelangan ikan (TPI), dimana akan le

bih banyak membantu masyarakat dalam

upaya untuk meningkatkan pendapatannya.

3. Mengevaluasi peraturan-peraturan yang selama ini terkait dan berhubungan dengan

masyarakat pedesaan, agar lebih berpihak pada masyarakat kecil, dengan demikian

campur tangan pemerintah paling tidak

dibutuhkan untuk memberi kepastian

hokum dan melindungi masyarakat kecil

jika akan berhadapan dengan golongan

masyarakat yang mempunyai modal dan kekuasaan yang lebih besar.

4. Pemerintah supaya lebih aktif mendorong dan mancari alternative matapencarian

pada masyarakat pedesaan terutama pada

masyarakat yang hidup pada desa dengan

tipologi desa nelayan, desa jasa dan desa perdagangan. Peran aktif pemerintah

tersebut terutama ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakt melalui

suatu pelatihan atau kursus maupun pendi

dikan keterampilan, seperti pelatihan

pengolahan hasil perikanan, bagi desa

nelayan maupun pelatihan untuk berkreasi

seni lebih tinggi terhadap hasil keramik dan gerabah pada masyarakat di desa dan

perdagangan.